Berita

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Feasibility Studies Kemenhut Ditagih DPR Sebelum Garap Lahan Hutan

KAMIS, 23 JANUARI 2025 | 23:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IV DPR meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh serta feasibility studies sebelum memulai program pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan cadangan untuk ketahanan pangan, energi dan air. 

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025. 

"Fraksi Nasdem mendukung Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan produksi hasil hutan dan hilirisasi industri di tahun 2025. Tentu ini merupakan langkah yang strategis yang patut diapresiasi," ujar Cindy.

Namun, Legislator Dapil Sumatera Barat II ini menekankan pentingnya memastikan bahwa program tersebut tidak merusak keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Namun beberapa isu penting membutuhkan perhatian khusus, agar tujuan pembangunan ini dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan,” tegasnya. 

Meskipun program pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan cadangan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia, namun Fraksi Nasdem mengingatkan pentingnya pendekatan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Terutama dampak rusaknya ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada kawasan hutan.

“Nah Pak Menteri, mengenai rencana pembukaan 20 juta hektar lahan untuk cadangan pangan, energi, dan air, fraksi Nasdem rekomendasikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang menyeluruh sebelum pelaksanaan program ini akan dilaksanakan,” harap dia. 

Selain itu, masih kata Cindy, pemerintah juga perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

“Tentunya juga kajian-kajian mengenai feasibility studies untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip sustainability,” pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

UPDATE

Koalisi Berisiko Pecah Gara-gara Kelangkaan LPG 3 Kg

Rabu, 05 Februari 2025 | 03:16

Kuras ATM Calon Mertua, Perempuan Muda Dibekuk Polisi

Rabu, 05 Februari 2025 | 03:01

Warga Diajak Laporkan Bangunan Gedung Tak Sesuai Izin

Rabu, 05 Februari 2025 | 02:38

Beredar Video Geng Alumni UGM Kumpul, Warganet Cari-cari Mulyono

Rabu, 05 Februari 2025 | 02:20

Bharatu Mardi Hadji dapat Kenaikan Pangkat dari Kapolri

Rabu, 05 Februari 2025 | 02:16

Tak Benar GoTo Merger dengan Grab

Rabu, 05 Februari 2025 | 01:37

Prabowo Diminta Waspadai Agenda Jahat Menteri

Rabu, 05 Februari 2025 | 01:18

PN Serang Putuskan Kasus Charlie Chandra Dilanjutkan

Rabu, 05 Februari 2025 | 01:00

Kenaikan Tarif Air Bersih Harus Diimbangi Kualitas Pelayanan

Rabu, 05 Februari 2025 | 00:40

Pramono Keliling Balai Kota

Rabu, 05 Februari 2025 | 00:16

Selengkapnya